Komentar
TRENGGALEK - Dewi Romadoni pemegang 2 IUP ( ijin usaha pertambangan) explorasi, merasa kecewa dengan kebijakan pemkab yang tidak mencantumkan wilayah tambang (WP), pada Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang baru.
" Karena sekarang Perijinan beralih kepusat, Perijinan yang saya uruspun juga di pusat bukan di daerah, dan sekarang masih dalam proses."kata Dewi.
Tetapi ada kendala, ketika menyusun IUP (ijin usaha pertambangan) dan IPAL ( instalasi pengelolaan air limbah).
Ternyata disitu yang saya jadikan acuan di ubah, sehingga muncul masalah.
" Sebagai pemegang IUP explorasi saya bingung, karena investasi sudah masuk, jadi untuk peningkatan ke OP (operasi produksi) masih ada kendala." bebernya.
Saya sarankan pada bupati, jika nanti menyusun RDTR (rencana detail tata ruang), untuk melibatkan kita sebagai bahan pertimbangan, yang nantinya dijadikan acuan, bagaimana keadaan lingkungan sebenarnya.
Terpisah Bambang Purwito, direktur CV Tri Purwita Jaya Abadi merasa kecewa, dengan kebijakan Pemerintah daerah yang tidak melibatkan Paguyuban tambang Trenggalek, juga tidak mencantumkan wilayah tambang (WP) di Perda RTRW yang baru.
." Padahal kata bambang, dirinya sudah 20 tahun memilik Izin Usaha Penambangan - Operasi Produksi (IUP - OP), seharusnya teman teman pengusaha tambang di ajak musyawarah dalam pembuatan RTRW, sehingga menjadi masukan bagi DPRD dan Pemerintah.
" Ia menjelaskan, Proyek Bendungan Nglinggis dan Bendungan Bagong yang saat ini dalam proses pengerjaan, membutuhkan ribuan kubik tanah liat dan Bebatuan." ujarnya.
"Jika penambangan tanah liat dan Bebatuan tidak bisa beroperasi, maka proyek - proyek tersebut akan kesulitan mencari material , " bebernya.
Masih menurut Bambang , kegiatan penambangan yang dilakukan ini juga punya konstribusi sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek, serta menyerap ribuan tenaga asli Trenggalek.
" Tanah liat yang kami gali ini digunakan sebagai bahan untuk keramik dan untuk industri batu bata dan genteng, jadi kalau ditutup akan banyak tenaga kerja yang nganggur."pungkasnya.