Komentar
Trenggalek, Maknajatim -
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Selasa (20/8/2024).
Menteri Azwar Anas dalam keterangan nya mengatakan, saya mengapresiasi kabupaten trenggalek karena memanfaatkan gedung yang ada.
Harapan kita setelah MPP diterbitkan, ada index proposal rakyat yang naik, dan index pelayanan yang semakin bagus.
"Karena pada dasarnya, mengintegrasikan pelayanan yang ada di dinas dinas, dengan sistem digital dan lebih terpadu." ungkapnya.
Berikutnya bagi daerah daerah yang sudah mengintegrasikan dengan sistim digital, layanannya akan terintegrasi.
Tentu apa yang dilakukan oleh pak bupati ini sangat baik, dan ini merupakan MPP ke-31 di Provinsi Jawa Timur, dan merupakan MPP ke-231 di tingkat nasional.
Harapan pemerintah dengan MPP ini, masyarakat semakin mudah tentu harus dibarengi dengan jemput bola
. Tadi saya mendengar ada layanan yang berbasis kecamatan dan berbasis desa, maka dengan demikian kesimpulan nya adalah, mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, itulah yang dilaunching oleh bapak Presiden bangga melayani bangsa .
Menteri Anas menekankan, literasi digital juga diperlukan sebagai optimalisasi pelayanan publik. "Mal Pelayanan Publik juga dapat berperan sebagai wadah meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik," ujar Menteri Anas, saat meresmikan MPP Kab. Trenggalek yang, bersamaan dengan Trenggalek Innovation Festival (TIF), Selasa (20/08).
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kementerian PANRB.
Arifin mengungkapkan, Menteri Anas adalah sosok mentor bagi perkembangan inovasi pelayanan publik, terutama di Jawa Timur.
Lebih lanjut menurut mas Ipin
sapaan akrabnya, pelayanan di MPP Kabupaten Trenggalek sudah memanfaatkan situs web untuk informasi dan registrasi sehingga memudahkan masyarakat.
"Kami berharap segala keperluan pelayanan masyarakat cukup sampai di situ. Tidak ada lagi ceritanya masyarakat harus mondar-mandir untuk mengurus kelengkapannya." tutupnya.